BRMP Sulawesi Barat Monitoring LTT dan Identifikasi Dampak Kekeringan di Kab.Mamuju

MAMUJU – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat melaksanakan monitoring Luas Tambah Tanam (LTT) sekaligus identifikasi dampak kekeringan pada lahan sawah di Kabupaten Mamuju, Jumat (7/8/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan LTT sekaligus memperoleh gambaran faktual kondisi pertanaman dan dampak kekurangan air di lapangan.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemantauan adalah Kecamatan Sampaga. Tim BRMP Sulawesi Barat meninjau langsung kondisi lahan pertanian di Desa Bunde dan Desa Tarailu, sekaligus menghimpun data dan informasi dari sejumlah penyuluh pertanian terkait kondisi lahan di beberapa desa lainnya.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa kekeringan mulai berdampak terhadap pelaksanaan LTT. Di sejumlah lokasi, persiapan lahan telah dilakukan, namun petani belum dapat melanjutkan penanaman karena keterbatasan ketersediaan air. Kondisi ini berpotensi menghambat penambahan luas tanam apabila kekeringan terus berlangsung.

Selain menghambat penanaman, kekeringan juga telah berdampak pada tanaman padi yang sedang tumbuh. Berdasarkan data yang dihimpun dari penyuluh pertanian, sekitar 756,25 hektare lahan sawah di Kecamatan Sampaga terdampak kekeringan, dengan umur tanaman rata-rata berkisar satu hingga dua bulan.

Lahan terdampak tersebut tersebar di Desa Bunde seluas 457,25 hektare, Desa Tarailu 211 hektare, Desa Sampaga 68 hektare, dan Desa Losso 20 hektare. Data tersebut dihimpun dari penyuluh Satriyani, Lasmiati, Suharto, dan Muhammad Syarif.

Kekeringan terutama terjadi pada lahan sawah yang masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber pengairan. Tidak adanya hujan yang memadai selama kurang lebih dua bulan terakhir menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena apabila berlangsung lebih lama dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, meningkatkan risiko gagal panen dan penurunan produksi padi, sekaligus memengaruhi pencapaian target LTT di Kabupaten Mamuju.

Di tengah kondisi tersebut, hasil identifikasi menunjukkan adanya potensi sumber air dari Sungai Tarailu. Jarak sumber air dengan areal persawahan diperkirakan sekitar 1.500 meter dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pengairan lahan pertanian, khususnya di Desa Tarailu, Bunde, dan Sampaga.

Pemanfaatan sumber air tersebut membutuhkan dukungan sarana pengambilan dan jaringan distribusi air. Karena itu, penanganan kekeringan memerlukan sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, BRMP Sulawesi Barat, BPLIP, BWS, serta instansi teknis Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya.

Sinergi tersebut perlu diperkuat bersama TNI, penyuluh pertanian, pemerintah desa, petani, serta stakeholder lainnya untuk mempercepat penanganan kekeringan, mengoptimalkan potensi sumber air, dan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Para penyuluh pertanian berharap kondisi kekeringan yang terjadi dapat segera mendapatkan tindak lanjut. Penanganan diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada solusi yang berkelanjutan agar persoalan kekurangan air tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Melalui monitoring LTT dan identifikasi dampak kekeringan, BRMP Sulawesi Barat memperkuat data lapangan sebagai dasar koordinasi dan tindak lanjut bersama. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan langkah penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan LTT, mencegah risiko gagal panen, mempertahankan produksi padi, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat.(MN)