Sinergi Lintas Sektor Percepat Pengembangan Kawasan Kakao Sulawesi Barat

MAMUJU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan Daerah menggelar Rapat Koordinasi percepatan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao yang bersumber dari dana ABT-APBN Tahun Anggaran 2025/2026.

Rapat berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan komoditas kakao sebagai salah satu unggulan daerah.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat hadir sebagai bentuk komitmen dalam mendukung modernisasi pertanian, juga memperkuat aspek teknis, penerapan inovasi serta pengembangan sistem budidaya kakao yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Ekonomi menegaskan pentingnya mengawal bersama program hilirisasi kakao. Ia mengimbau seluruh pihak agar tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan adanya nilai tambah melalui pengolahan pascapanen dan penguatan rantai industri di daerah.

Hilirisasi kakao dinilai strategis karena meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kakao Sulawesi Barat, Mendorong tumbuhnya industri pengolahan di tingkat lokal, Membuka peluang lapangan kerja baru, Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, Memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan

Sementara itu, Komando Korem 142/Tatag menyampaikan komitmennya dalam mendukung seluruh program kegiatan pertanian di Sulawesi Barat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan stabilitas dan kesiapan wilayah, termasuk pembangunan batalion di beberapa daerah di Sulawesi Barat sebagai bagian dari sinergi mendukung pembangunan sektor pertanian.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menekankan pentingnya aspek legalitas dalam pelaksanaan program. Lahan yang dijadikan lokasi kegiatan harus berstatus clear and clean, tidak dalam sengketa, serta memiliki kepastian hukum. Selain itu, bibit yang digunakan wajib terverifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan guna menjamin mutu dan keberlanjutan produksi.

Penegasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Melalui sinergi yang terbangun, diharapkan pengembangan kawasan kakao di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani serta pertumbuhan ekonomi daerah.(L)