BRMP Sulbar Perkuat Sinergi Irigasi dan Mitigasi Kekeringan Dukung Swasembada Pangan
MAMUJU– Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengusulan Jaringan Irigasi dan Bangunan Utama melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (28/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan pengusulan infrastruktur irigasi sekaligus menyusun langkah-langkah mitigasi kekeringan guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Rapat dipimpin oleh Kepala BRMP Sulawesi Barat, Dr. Sumarni Panikkai dan menghadirkan narasumber Dr. Liferdi Lukman dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan materi "Irigasi Mendukung Swasembada Pangan". Kegiatan ini mengundang seluruh pemangku kepentingan yang berwenang di bidang irigasi dan pertanian pada kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, antara lain Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten, Dinas Pertanian kabupaten, Penanggung Jawab Swasembada Pangan, penyuluh pertanian, serta Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Salah satu fokus utama rapat adalah pembahasan pengusulan jaringan irigasi dan bangunan utama pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten Majene melalui aplikasi SIPURI sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Selain itu, rapat juga membahas langkah-langkah mitigasi kekeringan di seluruh wilayah Sulawesi Barat untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap produksi pertanian. Seluruh pemerintah kabupaten diminta meningkatkan pemantauan kondisi lapangan, mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, serta menyiapkan langkah penanganan secara cepat dan terkoordinasi agar ketersediaan air irigasi tetap terjaga dan target luas tambah tanam (LTT) dapat dipertahankan.
Dalam paparannya, Dr. Liferdi Lukman menjelaskan bahwa pengusulan rehabilitasi maupun pembangunan jaringan irigasi melalui SIPURI merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Program tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai percepatan pembangunan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan dapat terus ditingkatkan.
Berdasarkan data Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian per 26 Juli 2026, Kabupaten Majene memperoleh alokasi 6 unit irigasi perpompaan, 13 unit irigasi perpipaan, dan 4 unit bangunan konservasi serta antisipasi anomali iklim, ditambah 5 unit kegiatan dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar. Seluruh pihak terkait diminta segera menindaklanjuti pengusulan melalui SIPURI sesuai kewenangan masing-masing agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu.
Dalam arahannya, Kepala BRMP Sulawesi Barat, Dr. Sumarni Panikkai, menegaskan pentingnya percepatan pengusulan infrastruktur irigasi sekaligus percepatan perbaikan Bendungan Kayuangin di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Menurutnya, rehabilitasi bendungan tersebut sangat penting agar jaringan irigasi sekunder dan tersier yang telah dibangun maupun direhabilitasi dapat berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), menjaga produktivitas pertanian, serta mendukung pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah V Sulawesi Barat menyampaikan bahwa penginputan seluruh usulan pada aplikasi SIPURI ditargetkan selesai paling lambat 10 Agustus 2026. BWS juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses rehabilitasi Bendungan Kayuangin sehingga pada tahun 2027 bendungan tersebut diharapkan telah berfungsi optimal dan dapat dimanfaatkan oleh para petani.
Hasil rapat juga mengungkapkan bahwa sebagian usulan Kabupaten Majene masih belum diinput ke dalam aplikasi SIPURI sehingga memerlukan percepatan tindak lanjut dari seluruh instansi terkait. Hingga saat ini, sebanyak lima daerah irigasi jaringan tersier di Kabupaten Majene telah berhasil diinput ke dalam sistem. Seluruh peserta rapat berkomitmen memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian seluruh tahapan pengusulan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target.
Melalui rapat koordinasi ini, BRMP Sulawesi Barat berharap sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional di Provinsi Sulawesi Barat.(MN)