Rapat Evaluasi Capaian LTT Padi: Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan

MAMUJU-Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan swasembada pangan nasional melalui berbagai program strategis di sektor pertanian. Upaya ini menuntut sinergi kuat antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai kebijakan, seperti percepatan luas tambah tanam (LTT) di lahan sawah dan lahan kering, program cetak sawah rakyat, serta optimalisasi lahan pertanian. Berbagai capaian nasional, seperti produksi beras yang menembus 33 juta ton hingga November 2025, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 124,36, serta penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen, menjadi bukti nyata kerja keras seluruh pihak.

Kepala BRMP Sulawesi Barat yang diwakili Marthen Sirappa, dalam arahannya pada Rapat Evaluasi Capaian Tanam Komoditas Tanaman Pangan, Kamis (6/11/2025), menegaskan bahwa capaian nasional tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan realisasi LTT di daerah. Ia menyebut capaian LTT padi reguler dan padi lahan kering di Sulbar masih di bawah target, sehingga diperlukan langkah percepatan dan pengawalan panen agar data lapangan selaras dengan data BPS.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Agus Rauf, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan LTT reguler, LTT padi lahan kering, optimalisasi lahan (Oplah), dan cetak sawah. Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya capaian LTT adalah alih fungsi lahan yang masih tinggi, sehingga data luas baku sawah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam paparannya, BPS Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa luas panen dan produksi padi tahun 2025 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17,57% dan 19,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian LTT masih perlu ditingkatkan.

Beberapa kendala di lapangan diantaranya alih fungsi lahan, perbaikan jaringan irigasi yang menggeser jadwal tanam, serta keterbatasan alat dan mesin pertanian. Untuk wilayah Kabupaten Mamasa, tantangan utama adalah kondisi lahan masam di dataran tinggi, sehingga diperlukan penggunaan varietas padi adaptif dan pemberian bahan amelioran seperti kapur dolomit.

Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara daring oleh Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat diikuti oleh BRMP Sulbar, BPS, Dinas Pertanian kabupaten se-Sulbar, serta narasumber dari Pusat Data dan Informasi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Pertemuan ditutup dengan penegasan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan capaian LTT dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.