Percepatan Program 2026: Komando Nasional Pertanian Diperkuat

Mamuju-Langkah percepatan pembangunan pertanian nasional terus diperkuat melalui koordinasi lintas unit kerja. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam rangka percepatan program pembangunan pertanian nasional.

Rapat koordinasi menghadirkan beberapa agenda strategis, di antaranya pemaparan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian yang disampaikan oleh Biro Hukum Kementerian Pertanian. Selain itu, materi mengenai peran penyuluh pertanian dalam mendukung program pembangunan disampaikan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian. Dalam sesi tersebut juga dibahas secara komprehensif tugas dan fungsi penyuluh pertanian dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan kepada petani sebagai ujung tombak keberhasilan program, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Agenda lainnya yaitu pemaparan mekanisme verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi pupuk guna mendukung peningkatan produksi pertanian nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, seluruh pejabat Eselon II A dan II B, serta Kepala Bagian, Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi), dan Ketua Tim Kerja (Katimker) lingkup Kementerian Pertanian.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pertanian tahun 2026, khususnya pada aspek penerapan inovasi dan modernisasi pertanian di daerah. Sinergi dan koordinasi yang solid antarunit kerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani menuju swasembada pangan berkelanjutan.