Rakor Percepatan Cetak Sawah dan Monev Kegiatan Ditjen PSP di Sulawesi Barat

MAMUJU-Rapat koordinasi percepatan kegiatan cetak sawah dan monitoring evaluasi program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat digelar di ruang theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Dirjen PSP Kementan Andi Nur Alamsyah, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Direktur Pembiayaan PSP Kementan, Plh Kadis Pertanian Sulbar, Kepala BRMP Sulbar, Kadis Pertanian kabupaten se-Sulbar, dan Pj Swasembada Pangan kabupaten. Agenda ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah daerah dan pusat dalam mendukung program cetak sawah sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka rapat dengan penekanan kuat terhadap urgensi program cetak sawah. Ia menyampaikan bahwa alih fungsi lahan yang terus terjadi dapat mengancam ketahanan pangan daerah. “Provinsi Sulawesi Barat harus menjadi garda terdepan dalam mendukung dan melaksanakan program Kementerian Pertanian, khususnya cetak sawah. Jika tidak segera diantisipasi, Sulbar berpotensi mengalami defisit pangan yang serius” lanjutnya. Pemerintah daerah diminta untuk bersinergi dan bergerak cepat agar program ini dapat berjalan sesuai target.

Dirjen PSP Kementan Andi Nur Alamsyah memimpin jalannya rapat koordinasi dengan menekankan pentingnya kesiapan data yang valid dan terverifikasi. Ia menyebut bahwa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hanya dapat disalurkan jika daerah mampu menyajikan data CPCL lengkap, termasuk titik koordinat dan poligon lahan. Perencanaan berbasis data akurat menjadi syarat utama agar usulan bantuan dapat diterima dan dialokasikan dalam anggaran tahun berikutnya. Pemerintah daerah diminta aktif dalam menyusun dan menyampaikan data tersebut secepatnya.

Target cetak sawah Sulawesi Barat seluas 1.300 ha yang tersebar di Kabupaten Mamasa (1.000 ha), Mamuju (200 ha), dan Polewali Mandar (100 ha) menjadi fokus utama dalam rakor ini. Dirjen PSP menegaskan bahwa proses Survei, Investigasi, dan Desain (SID) harus diselesaikan dalam waktu tiga minggu ke depan. Sebanyak 700 hektare di antaranya ditargetkan untuk segera masuk tahap kontrak konstruksi. Program ekstensifikasi lahan pertanian dinilai sangat penting untuk meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat.

Dirjen PSP menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga komitmen daerah dalam menyiapkan data, menyusun perencanaan, dan memastikan eksekusi berjalan sesuai rencana. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar cetak sawah tidak hanya menjadi wacana, tetapi realisasi nyata. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab kementerian, tetapi amanah bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.